Jakarta, 31 Agustus 2025 – Tekanan publik terkait tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan akhirnya mendapat respons serius. Tiga fraksi besar, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar, kompak menyatakan sepakat untuk menghentikan fasilitas tambahan yang dianggap tidak pantas, seperti dilansir dari Info Aktual Subang.
Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kekecewaan terhadap kinerja DPR. Ia menegaskan, Fraksi Gerindra siap meninjau ulang seluruh tunjangan dan melarang anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. “DPR harus hadir bersama rakyat, bukan menjauh,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDIP, Said Abdullah, menilai penghentian tunjangan merupakan bentuk empati di tengah kondisi sulit masyarakat. “Saat rakyat susah, dewan tidak pantas menikmati fasilitas berlebihan,” ujarnya.
Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, juga menyatakan dukungan penuh atas rencana penghapusan tunjangan. Ia menegaskan seluruh anggota fraksinya harus menjaga sikap dan tidak memicu kemarahan publik.
Langkah tiga fraksi besar ini diharapkan dapat memperbaiki citra DPR dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan merosot.***
